Raja Kembar Menjadi Paku Buwono XIII di luar tembok Keraton

Raja Kembar Menjadi Paku Buwono XIII di luar tembok Keraton Setelah muncul penolakan kerabat dan sentana dari Jakarta, persoalan suksesi di Keraton Kasunanan menun-jukkan tanda-tanda semakin memuncak. Perbedaan pan-dangan pun semakin meluas, bahkan mengarah pada tanda-tanda rivalitas dan saling mendukung. Sentana yang selama ini telah merasa memberikan sumbangsih terhadap keberlangsungan Keraton mendesak kepada tiga pengageng untuk segera mengeluarkan pernyataan. Sampai kemudian pada tanggal 3 Agustus 2004, dari hasil rapat putera puteri dalem beserta sentana yang diadakan di kediaman BRAy Mooryati Soedibyo di Jakarta, ketiga pengageng Keraton akhirnya secara resmi menolak ren-cana jumenengan KGPH Hangabehi menjadi raja pada yang akan berlangsung pada 10 September 2004.

Nama Kol (Inf) KGPH Tedjowulan pun semakin san-

ter disebut sebagai figur alternatif pengganti setelah sebelumnya para sentana tidak menyetujui KGPHJ Hangabehi. Sejak itulah, KGPH Tedjowulan terus diper-siapkan menuju penobatan, dan pada hari Jumat Legi tanggal 27 Agustus 2004, tiga pengageng Keraton akhirnya resmi mengukuhkan Tedjowulan sebagai peng-ganti Paku Buwono XII.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan No Kep/01/2004 yang ditandatangani oleh tiga penga-geng. Keputusan tersebut, sebagaimana dijelaskan GPH Dipokusumo dalam keterangan kepada pers, sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri kemelut isu suksesi yang terjadi di Keraton Kasunanan.

Sosok Tedjowulan juga dianggap sebagai figur yang pantas menggantikan Paku Buwono XII serta dinilai sang-

gup menjawab tantangan dan harapan masa depan. Dije-laskan pula bahwa KGPH Tedjowulan ditetapkan setelah muncul penolakan tiga pengageng dan keputusan itu bu-kanlah mendadak. Sebagai perwira yang masih berdinas aktif di militer berpangkat kolonel, Tedjowulan menyata-kan telah meminta izin di kesatuannya terhadap masalah suksesi yang terjadi di Keraton Kasunanan. la memberi-kan contoh ayahandanya, Paku Buwono XII juga pernah berdinas di militer dan izin baru turun pada tahun 1984.

Undangan pun disebarluaskan dan penobatan KGPH Tedjowulan akan berlangsung pada Selasa Kliwon, 31 Agustus 2004 di Sasana Sewaka. Akan tetapi, di satu sisi penobatan itu tidak mungkin dilakukan dengan dalih dalam waktu bersamaan Sasana Sewaka sedang dilakukan kerja bakti oleh abdi dalem menuju penobatan KGPH Hangabehi 10 September 2004. Perbedaan itu semakin menajam dan upaya negosiasi menjelang detik-detik penobatan tak kunjung juga mencapai titik temu.

Selasa pagi, 31 Agustus 2004 bertempat di Dalem Purnama, Badran, Laweyan, Solo, KGPH Tedjowulan dinobatkan menjadi “Raja Rakyat” oleh pendukungnya, yang ditandai dengan pengalungan janur oleh rakyat, melambangkan perjuangan dan wujud konsep manung-galing kawula gusti atau bersatunya raja dengan rakyat. Barulah pada siang harinya dilakukan prosesi penobatan di rumah tersebut. Ndalem Purnama adalah kediaman GRAy Koes Salbiyah Poornomo Hadiningrat, salah satu puteri Paku Buwono X yang kini dikelola cucunya, BRAy Mooryati Soedibyo, pengusaha kosmetika nasional.

Prosesi penobatan tetap dilangsungkan di tempat itu juga setelah seluruh akses menuju kompleks Keraton

Kasunanan Surakarta tertutup rapat, sehingga tidak memungkinkan acara digelar sebagaimana yang tercan-tum dalam undangan yang telah disebar.

Di tengah perubahan yang mendadak, acara peno-batan berlangsung sangat sederhana. Persiapan serba-cepat dilakukan. Upacara diawali dengan sungkeman KGPH Tedjowulan kepada KRAy Retnodiningrum, — isteri selir Paku Buwono XII yang kebetulan ibundanya sendiri—, serta dua kakaknya, masing-masing KGPH Hadiprabowo serta GKR Alit. Setelah itu dibacakan Surat Keputusan No Kep/01/2004 oleh KGPH Hadiprabowo, dilanjutkan pengucapan sumpah atas nama Tuhan dan leluhur untuk menjadi putera mahkota bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunagoro Sudibyarajaputra Narendra ing Mataram.

Selanjutnya, KGPH Tedjowulan yang telah bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom itu menyam-paikan pidato singkat, yang pada intinya telah menggan-tikan Paku Buwono XII dan dengan segala kewenangan-nya selaku Paku Buwono XIII bergelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono XIII Khalifatullah ing Tanah Jawi.

Suksesi di Keraton Kasunanan secara tidak sadar mulai merembet berekses ke masyarakat. Penutupan seluruh akses menuju Keraton Kasunanan membuat sebagian warga Baluwarti merasa terganggu aktivitas-nya. Aksi dukung-mendukung juga mewarnai perkem-bangan selanjutnya setelah muncul kelompok yang menamakan dirinya Komite Peduli Kebudayaan Surakarta (KPKS).

Konflik    memang    akhirnya    kian    mengerucut.

Munculnya raja kembar, tak lagi bisa dihindari. KGPH Hadiprabowo kala itu mengatakan bahwa sampai detik-detik akhir pihaknya sudah berusaha mengadakan negosiasi agar pelaksanaan bisa berlangsung di Sasana Sewaka. Namun karena tidak memungkinkan, peno-batan akhirnya dilaksanakan di Dalem Purnama Badran, Kotabarat Solo.

Penetapan KGPH Tedjowulan itu secara otomatis memang mendahului rencana pengangkatan KGPH Hangabehi sebagai putera mahkota. Pasalnya, dalam kepyakan pada Kamis, 24 Juni 2004, Hangabehi belum bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom. Dalam biwara yang disampaikan KGPH Kusumayudha, ia hanya ditetapkan menggantikan Paku Buwono XII tanpa menyebut sebagai putera mahkota. Gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom sendiri baru akan dilak-sanakan menjelang jumenengan pada 10 September di krobongan Dalem Prabasuyasa.

Sejumlah pejabat hadir dalam penobatan Tedjo-wulan, di antaranya Kepala Bakorlin II Wilayah Sura-karta-Kedu, Ir Soewito, Walikota Solo H Slamet Suryanto beserta Wawali, J Suprapto, Danrem 074/Warastratama, Kol (Inf) Sarining Setyo Utomo beserta Dandim se-Surakarta, dan pejabat lainnya, juga Waka Polwil AKBP Sundjaya, Tampak pula pengusaha RAy Poppy Dharsono, raja Keraton Kasepuhan Cirebon Raja Adipati Arif Natadiningrat serta raja Kanoman Cirebon, Pangeran Raja Emiruddin.

Dalam suatu kesempatan berbincang-bincang de-ngan penulis, Tedjowulan mengatakan bahwa dirinya bersedia naik tahta karena satu alasan yaitu menye lamatkan masa depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari kehancuran. “Keraton hanya bisa lestari jika didukung berbagai komponen, mulai abdidalem, sen-tana dalem, pemerintah dan masyarakat secara luas. Konstelasi yang saya pahami setelah Sinuhun Paku Bu-wono XII wafat adalah memang ada penolakan dari ber-bagai kalangan atas dipilihnya Mas Behi. Karena itu saya harus berani tampil,” kata Tedjowulan.

Kesediaan KGPH Tedjowulan dipilih menjadi Raja Keraton Kasunanan Surakarta sebagai calon alternatif pengganti Paku Buwono XII itu memang sesuai per-mintaan sentanadalem di Jakarta, 3 Agustus 2004. Kala itu dia menyatakan bahwa dirinya bersedia dipilih seba-gai Paku Buwono XIII asal pilihan itu bisa membuat keadaan Keraton menjadi lebih baik.

Dia juga meminta agar permintaan tersebut disam-paikan secara resmi didukung elemen yang terkait de-ngan Keraton dan disertai dengan alasan-alasan yang kuat, mengapa harus dia. “Apa yang diharapkan dari saya? Serta alasan-alasan lain yang bisa saya terima,” papar KGPH Tedjowulan.

Tedjowulan menegaskan bahwa bila hal itu memang sudah menjadi komitmen berbagai pihak dan memang itu sebagai pilihan terbaik, dia bersedia melangkah. “Karena saya yakin ini bukan tugas ringan, ini tugas yang sangat berat. Karena itu semuanya harus mau berjalan sesuai dengan atu-ran,” kata lelaki yang aktif sebagai anggota TNI berpangkat kolonel dan berdinas di Kodam III Siliwangi.

KGPH Kusumayudha

KGPH Kusumayudha KGPH Kusumayudha menyatakan Keraton Kasunanan Surakarta harus tetap berpegang teguh pada angger-angger (aturan) dalam mene-tapkan siapa pengganti Paku Buwono XII. Menurut pandangan Kusumayudha, putera tertu-alah yang berhak meneruskan tahta Paku BuwonoXII.
“Dalam istilah modern, kita memegang teguh asas senioritas. Jadi, putera tertualah yang ber-hak menggantikan,” ungkap Kusumayudha, seusai pengumuman penetapan kakak kandungnya, KGPH Hangabehi sebagai pengganti raja, Kamis 24 Juni 2004.17) KGPH Kusumayudha selama ini dikenal seba-gai pengelola Pesanggrahan Langenharjo, Sukoharjo, salah satu peninggalan Sri Susuhunan Paku Buwono X. Pada masanya, Pesanggrahan Langenharjo sering dipakai untuk tirakat raja sampai ke Paku Buwono XII. Kendati kurang begitu dikenal publik, namun di kalangan putera-puteri Paku Buwono XII, Kusumayudha termasuk
salah satu “senior”, karena berada pada urutan ketiga putera laki-laki.
Kusumayudha yang akrab dipanggil sebutan Gusti Seno itu dilahirkan pada 5 April 1953 dan merupakan adik kandung KGPH Hangabehi dari KRAy Pradapa-ningrum. Soal perbedaan yang terjadi terkait dengan penetapan tersebut, Kusumayudha mengatakan bahwa hal itu sebagai sesuatu yang wajar.
“Setiap orang memiliki keunggulan dan kelemahan, semua pihak mestinya bisa menerima. Nanti pada masanya pasti akan ketahuan yang sesungguhnya,” ujarnya. Kusumayudha berpandangan, Keraton ke depan harus tetap dilestarikan, termasuk upacara-upacara adat yang ada. Begitu pula tempat-tempat yang memiliki kaitan dengan Keraton.

KGPH Hadi Prabowo

KGPH Hadiprabowo Satu di antara empat puteradalem yang bergelar KGPH dan cukup diperhitungkan untuk menjadi kandidat pewaris tahta SISKS Paku Buwono XII adalah KGPH Hadiprabowo atau di lingkungan Keraton akrab disapa Gusti Hadi. Warga Solo secara umum, barangkali jarang yang tahu pasti sosok Hadiprabowo.
Dibanding saudara-saudaranya yang lain, dia memang tidak terlalu populer. Hal itu kata sejumlah
orang di lingkungan Keraton karena Hadipra-l bowo memang tidak suka menonjolkan diri.j KGPH Hadiprabowo terlahir sebagai putera per-| tama dari KRAy Riyo Rogasmoro, salah satu garwa ampil Paku Buwono XII pada 21 Maret 1949. Dia masih mempunyai dua orang adik, yaitu GRAy Joyohadipurno dan GRAy Pakuhadi-ningrat. Masa kecil hingga SMA-nya dihabiskan di Solo, namun begitu memasuki bangku kuliah, dia memilih meneruskan ke salah satu perguru-an tinggi di Kota Gudeg.
Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia pun kembali ke Solo dan menikahi puteri seorang pengusaha hotel di daerah Kartasura pada 1996. Sebagai puteradalem, tidak heran jika pesta pernikahan tersebut digelar di Keraton Kasunanan Surakarta dan dihadiri ratusan tamu. Setelah menikah, Hadiprabowo pun banyak berkiprah di dunia bisnis. Kalau toh ke Solo, jika ditimbali Sinuhun atau jika Keraton ada kegiatan. Sehingga, dia lebih sering berada di Jakarta daripada di Kota Solo.
Maka tidak heran jika sosoknya tidak begitu dikenal warga Solo. Kendati begitu, di kalangan kerabat Keraton, sosok Gusti Hadi cukup diperhitungkan, bahkan Sinuhun sendiri pun mempunyai kepercayaan penuh kepada Mas Hadiprabowo. Maka tidak heran jika laki-laki yang sehari-hari menjalani profesi sebagai pengusaha ini dipercaya Sinuhun untuk menjabat Pengageng Kasentanan. Jaba-tan itu jelas merupakan suatu pertanda bahwa Sinuhun mempunyai kepercayaan penuh kepada Hadiprabowo. ;t Bahkan di lingkungan Keraton menyebut jika sedang ada
Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
masalah, Sinuhun sering mengajak bertukar pikiran de-ngan Hadiprabowo. Tidak heran, jika Hadiprabowo pun sering ditimbali Sinuhun.
Di lingkungan Keraton, KGPH Hadiprabowo dinilai sebagai pribadi yang sederhana, kalem, baik, tidak neka-neka dan tidak suka menonjolkan diri. Sehingga, menu-rutnya sudah sepantasnya jika KGPH Hadiprabowo menyandang jabatan Pengageng Kasentanan.
Di Keraton Kasunanan Surakarta, jasa Hadiprabowo cukup banyak. Di antaranya adalah pernah diutus Sinuhun untuk ke Hutan Donoloyo pada 11 April 1985. Ketika itu Hadiprabowo berangkat bersama kerabat-dalem lainnya, yakni GPH Bandono dan KRM Haryo Riyo Yosodipuro.
Ketiganya diutus untuk mengambil kayu dari hutan itu untuk keperluan renovasi Keraton. Ketiganya kemu-dian sepakat untuk memilih 21 batang jati tua yang berdiameter lebih dari dua rangkulan tangan dewasa yang diduga berusia lebih dari dua abad.
Pada 28 April 1987, Hadiprabowo kembali menjadi utusan Sinuhun ke perusahaan pertambangan marmer di Tulungagung. Dia berangkat bersama Kolonel Soemarno, KRMH Riyo Yosodipuro serta empat abdi dalem suranata. Tugas khusus rombongan ini adalah untuk mengambil sebongkah batu marmer yang dipergu-nakan sebagai syarat pengambungan Krobongan (salah satu dari empat kamar di Prabayasa).
Sebagai bukti bahwa KGPH Hadiprabowo bukan sosok yang suka menonjolkan diri dapat dilihat pada saat pemakaman Sinuhun, laki-laki ini justru membaur de-ngan para tamu. Bahkan, ada kesan dia malah menghin-
Dl Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
dari para wartawan. Tidak heran jika wartawan pun cu-kup kesulitan untuk dapat “menangkap” sosoknya.
Kendati begitu, dalam sebuah perbincangan Ha-diprabowo sempat juga berkomentar soal suksesi di Ke-raton. Menurutnya, untuk menentukan siapa yang ber-hak naik tahta tidak hanya lewat rapat besar yang diha-diri seluruh kerabat, melainkan juga melihat sejumlah persyaratan lain. Di antaranya adalah kualitas putera dalem yang hendak naik tahta baik dari sisi intelektualitas maupun moralitas.

KGPH Hangabehi

KGPH Hangabehi Putera tertua Paku Buwono XII, Kangjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi adalah salah satu pangeran yang disebut-sebut memiliki peluang besar untuk menjadi pewaris tahta karena dia sempat disebut-sebut sebagai putera mahkota.
Apalagi penjelasan resmi kali pertama dari Keraton pascamangkatnya Paku Buwono XII meng-isyarakatkan bahwa Keraton akan mengikuti “naluri leluhur”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadarminta menyebutkan bahwa putra mahko-ta berarti anak raja yang akan menggantikan ayahnya. Namun tentunya untuk menggantikan kedudukan sebagai
raja, tidaklah semudah orang membalik telapak tangan.
Penyuluh Kebudayaan Keraton Kasunanan Sura-karta, Almarhum KRMH Yosodipuro pernah mengatakan bahwa ada tiga hal utama seorang anak raja bisa meng-gantikan ayahandanya. Persyaratan pertama, calon pu-tera mahkota tersebut harus anak lelaki pertama dari seorang permaisuri.
Kedua, jika ternyata permaisuri hanya mempunyai anak perempuan maka calon putera mahkota dapat diambilkan dari anak lelaki tertua dari garwa ampil atau selir. Ketiga, jika raja tidak mempunyai permaisuri dan hanya mempunyai garwa ampil maka putera mahkota diambil dari anak lelaki tertua garwa ampil. Yang tertua bukan garwa ampilnya namun anak lelaki dari garwa ampil yang nomor berapapun, yang lahirnya lebih dahu-lu daripada yang lainnya. Peraturan itu memang tidak tertulis dalam suatu kitab tertentu, namun memang sudah menjadi angger-anger yang telah dilaksanakan sejak zaman raja-raja terdahulu.
Jika “naluri leluhur” itu dilaksanakan, maka KGPH Hangabehi-lah yang memang paling berhak untuk meng-gantikan kedudukan Paku Buwono XII. KGPH Hanga-behi merupakan putera tertua Paku Buwono XII dari gar-wa ampil KRAy Pradapaningrum yang dilahirkan pada 19 Juli 1948. Sebenarnya, Mas Behi, masih mempunyai sa-tu orang kakak, yaitu puteri tertua garwa ampil pertama Paku Buwono XII GRAy Mandayaningrum, yaitu Gusti Kangjeng Ratu (GKR) Alit yang dipercaya memegang Pengageng Keputren.
Mas Behi, sejauh ini memang kurang atau bahkan jarang menjadi sorotan publik. Aktivitas kesehariannya
bisa dikatakan sangat minim publikasi. Berbeda dengan saudara-saudara sekandungnya seperti Mas Puger, Mas Benowo atau bahkan Mbak Mung. Popularitas Mas Behi sempat melejit, tatkala pada tahun 1991 silam harus ter-belit masalah dengan isterinya, Ny Winari Sri Haryani atau Mbak Win. Kala itu hampir setiap hari berbagai media massa menyorot kasus gugat cerai yang dilayangkan Mbak Win. Dari hasil perkawinannya den-gan Mbak Win, Mas Behi dikaruniai tiga orang putera-puteri yaitu BRA Sugih Oceani, BRM Suryo Suharto dan BRA Putri Purnamaningrum. Setelah bercerai dengan Winari, dia kemudian menikah dengan dua orang wanita lainnya dan dikaruniai tiga orang anak.
Waktu prosesi pemakaman ayahandanya, KGPH Hangabehi memang tampak selalu berada di depan, memimpin adik-adiknya. Saat jenazah sawargi (almarhum) Paku Buwono XII tiba dari RS Dr Oen Panti Kosala, ia selalu menjadi cucuklampah dengan berpaka-ian Jawa lengkap. Begitu pula ketika jenazah dipindah persemayaman dari Mesjid Pujosono ke Sasana Parasdya, KGPH Hangabehi juga memimpin di depan. Pun demikian saat prosesi upacara brobosan di depan Bangsal Maligi, ia juga di depan memimpin saudara-saudaranya. Calon pengganti biasanya juga tidak hadir bila raja dimakamkan. Dan KGPH Hangabehi juga tidak tampak saat pemakaman di Astana Pajimatan, Imogiri, Senin, 14 Juni 2004.
Isu suksesi di lingkungan kerajaan tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Berdasarkan fakta yang ada di salah satu trah Mataram itu, pergantian kekuasaan tidak-lah selamanya berjalan mulus. Fakta juga menunjukkan,
Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
tidak semua putera sulung dari garwa ampil selalu otoma-tis menjadi pewaris tahta. Seperti Paku Buwono XII sendiri misalnya, saat Paku Buwono XI mangkat pada 1 Juni 1945, tidak jelas secara pasti siapa pengganti ayahanda-nya itu. Mengutip buku Raja diAlam Republik Keraton Ka-sunanan Surakarta dan Paku Buwono XII, di sana dise-butkan putera sulung Paku Buwono XI, KGPH Mangkubu-mi yang digadhang-gadhang terganjal karena ibunya telah meninggal dunia sebelum resmi dinyatakan sebagai per-maisuri. Teka-teki itu baru terkuak setelah pemakaman PB XI di Imogiri, saat BRM Suryo Guritno tidak tampak pada acara pemakaman. Konon menurut kepercayaan Jawa, calon raja pantang untuk hadir pada acara penguburan
raja.
Kendati demikian, sejarah itu tidaklah demikian. Sebagai contoh, pengganti Paku Buwono VI (1823-1830), bukanlah putera mahkota melainkan adiknya sendiri yang kemudian bergelar Paku Buwono VII (1830-1858). Pengganti Paku Buwono VII pun bukanlah putera mahkota, tetapi juga adiknya lagi yang kemudian berge-lar Paku Buwono VIII (1858-1861).

Brigjen (Pur) Prof KGPH Haryo Mataram

Brigjen (Pur) Prof KGPH Haryomataram SH sebe-narnya berpeluang untuk menggantikan Paku Buwono XII, namun sejak awal dia mengatakan tidak akan berse-dia menjadi pengganti Paku Buwono XII. Haryo Mataram adalah satu angkatan dengan Paku Buwono XII, karena ia termasuk trah Paku Buwono X. Semasa kecil, ia pernah satu sekolah dengan BRM Suryo Guritno di Europeesche Lagera School (ELS) milik Belanda di kawasan Pasar Legi.
Haryomataram dilahirkan di Solo, 14 Maret 1925, tepat selisih satu bulan lebih tua dengan Paku Buwono XII yang dilahirkan pada 14April 1925. Selain Haryomataram, di antara keturunan Paku Buwono X, yang masih hidup adalah GRAy Bratadiningrat. Putera-puteri Paku Buwono XII sering memanggilnya dengan sebutan eyang sepuh. Masyarakat mengenal Haryomataram sebagai salah seorang akademisi dengan keahlian di bidang ilmu humaniter dan hukum internasional. Alumnus Akademi Militer 1948 itu juga pernah menjabat sebagai Rektor
Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Universitas Sebelas Maret (UNS). la juga beberapa kali menjabat sebagai staf ahli di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta dalam bidang ilmu human-iter, serta menjadi anggota delegasi Rl dalam beberapa konferensi internasional.
Sebelumnya, nama Haryomataram sempat disebut-sebut sebagai kandidat figur alternatif pengganti Paku Buwono XII. Pasalnya, ia berada pada posisi yang “netral” untuk mengantisipasi konflik internal keluarga jangka pendek. Namun demikian dia menyatakan tidak mau ikut campur dalam urusan siapa pewaris dhampar kencana Keraton Kasunanan Surakarta itu. la mengingatkan agar penetapan pengganti Paku Buwono XII sebaiknya melalui musyawarah seluruh putera-puteri dan keluarga yang berke-pentingan.

KGPH Tedjowulan tampil

Banyak pihak berspekulasi bahwa suksesi di kerajaan Dinasti Mataram setelah wafatnya Sinuhun Paku Buwono XII itu bakal alot, meskipun ada pihak lain yang menyebut sebenamya hal itu bukan persoalan yang sangat rumit karena semuanya sebenamya sudah ada tanda-tandanya. Paling tidak, ada lima atau bahkan enam sosok pangeran yang setelah Sinuhun wafat mempunyai peluang menggantikan Paku Buwono XII tersebut.
Karena sesuai dengan adat kebiasaan yang tidak ter-tulis, biasanya putradalem yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) memang bakal menjadi raja. Di Keraton ada lima orang yang bergelar KGPH, yaitu KGPH Hangabehi, KGPH Kusumayudha, KGPH Hadi Prabowo, KGPH Tedjowulan, dan masih ada juga putradalem Paku Buwono X, yaitu KGPH Haryomataram. 16)
Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak tidak menutup kemungkinan seorang yang baru bergelar Gusti Pangeran Haryo (GPH) bisa dipromosikan sebagai calon raja kalau memang yang bersangkutan telah menerima “wahyu”. Dan yang disebut-sebut kalau itu adalah GPH Dipokusumo, Pengageng Parentah Keraton. Yang terpenting, sebelum naik tahta para puteradalem itu bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara Sudibya Raja Putra Narendra ing Mataram.
Walaupun hanya selama satu jam menyandang gelar itu, maka dia lah sang pangeran yang akan menduduki tahta. Tapi tentu saja, dalam urut-urutan yang paling berhak meng-gantikan Paku Buwono XII adalah sesuai dengan urutan ter-
Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakaria Hadiningrat
dekat dari garis keturunan raja sebelumnya. Jika dirunut demikian, maka KGPH Haryo Mataram adalah orang yang paling berhak menggantikan Paku Buwono XII, kemudian secara berturut-turut KGPH Hangabehi sebagai putera tertua Paku Buwono XII, kemudian diikuti KGPH Hadiprabowo, KGPH Kusumayudha, KGPH Tedjowulan dan GPH Dipokusumo.

Antara Naluri dan Perkembangan Zaman dalam Memilih Raja Kraton Surakarta

Semasa hidup, pembicaraan seputar suksesi di Keraton Kasunanan Surakarta menjadi tabu untuk dibahas. Dalam kepribadian budaya Jawa, hal itu dianggap jauh dari nilai-nilai kesopanan dan kepantasan mengingat Paku Buwono XII masih segar bugar. Namun kenyataan yang ada, hak prerogatif raja untuk menentukan siapa penggantinya tidak juga disampaikan secara terbuka hingga akhir hayat PakuHuwono XII.
Sebagai kerajaan yang masih utuh baik secara fisik maupun non-fisik, Keraton Kasunanan Surakarta tentu membutuhkan seorang pemimpin kerajaan yang bertahta. Tanpa raja, Tari Bedaya Ketawang tidak mungkin dipentaskan. Pun demikian dengan upacara-upacara adat, seperti Gerebeg, Kirab Pusaka, dan lain-lain, tidak mungkin dilaksanakan. Meskipun secara politis tidak lagi memiliki kekuasaan, sosok raja mesti harus ada sebagai panutan, pemangku adat, ataupun simbol filosofi yang selama ratusan tahun sudah berlangsung.
Persoalan tersebut kemudian memunculkan tanda tanya besar; konsep adat manakah yang dipakai untuk menentukan raja baru? Apakah kepemimpinan tradisional yang diwariskan oleh generasi pendahulu tidak lagi relevan diterapkan dalam masa sekarang? Lantas legitimasi apakah yang dipakai seorang putera raja berhak meneruskan tahta kekuasaan ayahandanya?
Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan analisis yang beragam dari pengamat ataupun mereka yang peduli terhadap budaya Keraton Kasunanan. Perkembangan masyarakat dari budaya agraris-tradisional menuju tradisi industri-modern memang sedikit menyingkirkan peran mitos menjadi logos. Maksudnya, bukan lagi kekuatan kosmologis yang secara mitologi dianggap sebagai pengatur dan penguasa alam lingkungan, melainkan sang akal dengan daya penalarannya yang andal dijadikan acuan untuk mengatur kehidupan. Dalam tataran kehidupan masyarakat transisi, implikasi globalisasi memunculkan budaya sandingan (sub-culture) yang mengarah pada budaya tandingan (counter culture). Kompleksitas globalisasi yang semakin meningkat membuat kelompok

Kangjeng Ratu Kidul dan Bedaya Ketawang

Kangjeng Ratu Kidul dan Bedaya Ketawang Legenda Kangjeng Ratu Kidul sangat melekat pada dinasti Kerajaan Mataram. Konon menurut cerita yang berkembang, Kangjeng Ratu Kidul pada masa mudanya bernama Dewi Retna Suwida, seorang puteri dari Pajajaran anak Prabu Mundhingsari dari isteri yang bernama Dewi Sarwedi. la gemar bertapa sehingga memiliki kekuatan gaib, salah satunya ia dapat berganti rupa dari wanita ke pria, atau sebaliknya. Suatu ketika Dewi Retna Suwida menderita sakit lepra, dan untuk mengobatinya ia diharuskan berendam diri dalam suatu telaga di pinggir samudera. Konon pada suatu hari tatkala akan membersihkan mukanya, sang puteri melihat bayangan mukanya di permukaan air. Terkejut karena melihat mukanya yang rusak, ia lalu terjun ke samudra dan tidak kembali lagi ke daratan. Hilanglah sifat kemanusiaannya dan menjadi makhluk halus. Dengan kekuatan gaibnya, seluruh makhluk di samudera ditaklukkan dan menjadi ratu dari seluruh makhluk di sana.
Legenda ini sangat melekat di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sepanjang Laut Selatan. Begitu pula oleh Kerajaan Mataram, termasuk Keraton Kasunanan, Kangjeng Ratu Kidul dianggap sebagai Dewi Laut yang mampu menjaga eksistensi kerajaan. Bahkan kemudian terjadilah “perkawinan abadi” antara Ratu Kidul dengan raja-raja Mataram yang tergambar dalam Tari Bedaya Ketawang. Kepercayaan tersebut kemudian melahirkan konsep filosofi Jawa, pajupat kalima pancer, yang terkandung maksud ke empat penjuru mata angin yang memiliki kekuatan spiritual untuk menjaga kehidupan Keraton. Di sebelah timur dijaga oleh Kangjeng Sunan Lawu, seorang keturunan Majapahit yang berhasil meloloskan diri saat runtuhnya Majapahit dan kemudian menjadi lari ke Puncak Lawu. Di sebelah barat dijaga oleh oleh Kangjeng Ratu Sekar Kedhaton yang berada di Gunung Merapi, sementara di sebelah utara dijaga oleh Bathari Durga, sang Dewi Hutan, yang berada di Hutan Krendhawahana. Sementara Kangjeng Ratu Kidul berada di arah selatan.
Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral dan suci yang dipentaskan saat raja baru bertahta atau pada peringatan ulang tahun raja (tingalan jumenengan dalem). Mengutip kitab Wedhapradangga, pencipta Tari Bedaya Ketawang adalah Sultan Agung, raja pertama terbesar Kerajaan Mataram bersama Kangjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan.
Tari Bedaya Ketawang ini menggambarkan cinta birahi Kangjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senapati. Segala geraknya melukiskan bujuk rayu dan cumbu birahi walaupun selalu dapat dielakkan oleh Senapati, bahkan Ratu Kidul selalu memohon kepadanya agar mau menetap di samudera dan bersinggasana di Sakadhomas Bale Kencana. Namun Senapati tidak mau mengikuti kehendak Ratu Kidul itu karena masih ingin mencapai sangkan paran. Selanjutnya dengan perkataan yang santun, ia akhirnya mau memperisteri, dengan konsekuensi secara keturunannya yang bertahta di Jawa akan terikat janji dengan Ratu Kidul pada saat peresmian kenaikan tahta.
Kangjeng Ratu Kidul sendirilah yang diminta datang ke daratan untuk mengajarkan Tari Bedaya Ketawang ini kepada penari-penari kesayangan raja. Pelajaran itu diberikan setiap hari Anggara Kasih yang jatuh Selasa Kliwon. Gamelan yang dipakai untuk mengiringi Tari Bedaya Ketawang juga khusus, yakni gemelan Kiai Kaduk Manis dan Kiai Manis Renggo. Suasana khusuk harus tetap terjaga selama tarian ini dipentaskan. Selain berhubungan dengan suasana sakral dan religius, Bedaya Ketawang juga dipentaskan setahun sekali pada saat upacara peringatan ulang tahun kenaikan tahta. Selama tarian berlangsung tidak ada hidangan yang keluar dan tidak dibenarkan untuk merokok atau aktivitas lain yang bisa mengurangi kekhidmatan jalannya upacara adat suci itu.
Mengingat Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian suci, maka para penarinya pun juga harus suci, baik pada saat latihan maupun pada waktu pergelarannya. Aturan ini harus benar-benar diterapkan, sebab menurut adat yang dipercaya, para penari itu akan langsung berhubungan dengan Kangjeng Ratu Kidul. Untuk itu, dibutuhkan penari yang sudah cukup dewasa jiwanya sehingga kekhusukan dan ketekukannya menari dapat terjamin. Bila sedang halangan bulanan, lebih baik tidak mendaftarkan diri dulu sehingga dibutuhkan juga penari-penari cadangan.
Ada kepercayaan pada saat Tari Bedaya Ketawang dipentaskan, Kangjeng Ratu Kidul selalu hadir bahkan ikut menari. Tidak setiap orang dapat melihatnya, kecuali mereka yang
sangat peka inderawinya. Begitu pula saat latihan, Ratu Kidul akan membetulkan setiap kesalahan para penarinya yang terkadang penari merasakan kehadirannya. Penari Bedaya
Ketawang berjumlah sembilan orang, masing-masing disebut batak, endhel ajeg, endhel weton, apit ngarep, apit mburi, apit meneg, gulu, dhadha, dan boncit. Selama menari tentu saja susunannya tidak tetap dan berubah-ubah sesuai adegan yang dilambangkan.
Tarian Bedaya Ketawang ini dipentaskan di Sasana Sewaka dengan selalu menempatkan posisi raja berada di kanan mereka. Namun pada saat kompleks Keraton Kasunanan terbakar pada 1985 silam, Paku Buwono XII memindahkannya ke Keraton Kulon dan sempat dipergelarkan di sana selama tiga kali. Ini dilakukan demi eksistensi raja. Selama raja masih menduduki tahta, maka Bedaya Ketawang harus tetap ada. 11)

Legitimasi kekuasaan di Keraton Surakarta

Legitimasi kekuasaan di Keraton Surakarta Istilah susuhunan atau sunan, dipakai oleh semua raja Mataram sesudah Senapati (Hadiwijaya), sementara satu-satunya raja Mataram yang disebut Sultan hanyalah Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613 -1646). Sebelumnya, peletak dasar wangsa Mataram menggunakan gelar panembahan. Gelar susuhunan berarti yang dipunji (diletakkan di atas kepala), sementara sultan biasanya dipakai untuk raja di negeri-negeri Islam.
Sultan Agung Hanyakrakusuma sendiri sebelumnya juga menggunakan gelar susuhunan itu. la melepaskan gelar tersebut setelah menerima gelar baru dari Tanah Suci Mekah. Penerimaan gelar itu dilatarbelakangi oleh adanya rasa iri hati terhadap pangeran Banten yang telah menerima gelar sultan dan bendera yang dikirim oleh ulama besar dari Mekah. Namun penerusnya, Amangkurat I (1615-1677) sangat menentang islamisasi Jawa dan melawan tantangan yang bersifat sakral dan politis. Kemudian ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, dan sejak saat itu semua raja Mataram disebut susuhunan, atau disingkat sunan, atau sinuhun. Seteiah Mataram pecah menjadi dua, gelar susuhunan dipakai untuk raja-raja di Keraton Kasunanan Surakarta, sedangkan di Yogyakarta menggunakan istilah sultan.4)
Secara lengkap, penyebutan raja untuk Keraton Kasunanan Surakarta adalah Sahandhap Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SSIKS) Paku Buwono. Raja ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan merupakan pusat kekuasaan dan dunia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Gelar lengkap yang diberikan adalah Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Dari gelar tersebut, tampak jelas bahwa kekuasaan raja tidak hanya mencakup di urusan pemerintahan, tetapi panglima tinggi angkatan perang (Senapati Ing Ngalaga), juga sebagai kepala bidang keagamaan (Abdurrahman Sayidin Panatagama), serta wakil Allah di dunia (Khalifatullah).
Tingginya kedudukan raja, menjadikan tidak sembarang orang bisa menempati posisi tersebut. Maka muncullah legitimasi-legitimasi yang memungkinkan seorang putera pangeran berhak mewarisi tahta kerajaan. Di samping pulung atau wahyu, seorang calon raja haruslah melewati serangkaian pendidikan. Dalam Mataram Islam, lembaga pendidikan yang ada adalah pesantren dengan ulama di sana. Tidak semua putera pangeran bisa berhasil melalui tahapan itu karena beratnya beban yang harus dikerjakan selama masa pendidikan tersebut. Di samping melalui pesantren, ulama itu juga memberikan dalam bentuk privat atas perintah raja yang berkuasa.
G Moedjanto, 2001, menyebut contoh, Sultan Hadiwijaya boleh disebut gurunya adalah Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Sela dan Sunan Kalijaga. Sri Susuhunan Amangkurat II pernah diasuh oleh Pangeran Pekik, seorang bupati Surabaya yang tinggal di Mataram. Pangeran Alit, putera Sultan Agung, pernah diasuh oleh seorang punggawa bernama Tumenggung Danupaya dan seorang wiku (ulama) bernama Pasingsingan. Biasanya, para pangeran calon raja itu dididik lebih dari seorang guru dalam berbagai keahlian, seperti keprajuritan, kaprajan, tembang, dan lain-lain. la juga diajarkan mengenai piwulang (etika) ataupun kerohanian. Semua keahlian itu akan menjadi bekal bagi putera pangeran sebagai calon pengganti raja.
Kenyataan sejarah menunjukkan, raja-raja dinasti Mataram dan penerusnya biasanya menganut sistem perkawinan poligami atau beristeri banyak. Raja memiliki isteri permaisuri (prameswari), serta isteri selir yang disebut garwa ampeyan, garwa pangrembe, garwa paminggir, atau priyantun dalem. Status sosial isteri selir kedudukannya lebih rendah dari isteri permaisuri. Dari sekian isteri yang ada, siapa saja berhak menyandang gelar permaisuri sesuai kehendak raja. Tidak peduli apakah wanita darah bangsawan atau tidak. Tapi seorang raja yang bijak akan selalu memperhatikan faktor trah (keturunan), prestise, atau social backing puteri itu. Sehingga pada umumnya kecil sekali kesempatan yang ada pada wanita keturunan orang kebanyakan untuk menjadi permaisuri.5) Bila ditinjau dari tradisi, kebiasaan beristeri banyak itu dimaksudkan untuk membangun kekuataan kekuasaan (man power) mengingat kekuasaan raja-raja di Jawa sangatlah luas. Dengan beristeri banyak, secara otomatis akan pula memiliki banyak anak. Di antara raja-raja di Keraton Kasunanan Surakarta, Paku Buwono III berputera 46 orang, Piku Buwono IV 56 orang, Paku Buwono V 45 orang, Paku Buwono V hanya 8 orang, dan Paku Buwono IX berputera 57 orang. Dua raja yang belum disebut merupakan perkecualian, karena keduanya tidak berputera banyak. Paku Buwono VII berputera 5 orang, tapi 3 di antaranya meninggal pada waktu masih muda sehingga tinggal 2 orang, semuanya wanita. Sedang Paku Buwono VII memiliki 4 orang puteri. 6)
Seluruh putera pangeran diberikan tanggung jawab untuk memimpin sebagian kerajaan agar kekuasaan tidak beralih ke tangan orang lain yang bukan keturunannya. Dalam sejarah juga diketahui, sebagian besar calon pengganti raja pada Dinasti Mataram umumnya berasal dari putera tertua. Biasanya, putera mahkota disebut dengan pangeran adipati anom dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunagara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram. Gelar adipati anom itu memiliki arti bahwa putera mahkota adalah seorang adipati anom atau patih muda, maksudnya dalam urusan pemerintahan ia berkedudukan sebagai orang ketiga. Di dalam Keraton, seorang pangeran adipati anom berkedudukan langsung di bawah raja. Status yang teramat tinggi ini memungkinkan ia dapat melakukan peran-peran penting, memiliki kekuasaan, hak, kewajiban, keuntungan materiil, dan prestise yang tinggi di antara seluruh putera raja lainnya.
Bila raja tidak memiliki putera dari permaisuri, maka yang diberi kedudukan sebagai penggantinya adalah adik raja yang lahir dari permaisuri. Apabila adik yang dimaksudkan ini tidak ada, maka yang berhak adalah paman raja yang lahir dari permaisuri. Jika paman ini tidak ada, maka kedudukan itu diberikan kepada putera sulung raja yang lahir dari seorang selir. Biasanya, penunjukan calon putera mahkota dilakukan ketika raja masih memerintah. Setelah disetujui oleh Pemerintah Kolonial, calon tersebut kemudian diangkat menjadi pangeran adipati anom.7)
Selain itu, dalam mempersiapkan calon pengganti, raja yang berkuasa biasanya akan memberikan peran dan posisi tertentu, seperti kepala pemerintahan atau panglima perang. Begitu pula ia terkadang juga diberangkatkan untuk tugas-tugas yang teramat istimewa, seperti memadamkan pemberontakan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Pangeran Puger (pengganti Paku Buwono I) yang ditugasi oleh Amangkurat I untuk memerangi Trunajaya yang telah menduduki Keraton Plered.
Satu hal lagi, seorang calon raja juga memiliki legitimasi yang lebih bernuansakan mitos-mitos berupa linuwih (kekuatan kegaiban). Moedjianto, 1987, mengungkapkan, Sultan Hadiwijaya misalnya, digambarkan mampu mengalahkan 40 ekor buaya yang kemudian dengan taatnya mendorong rakitnya menyusuri sungai menuju Demak. Keajaiban juga dialami oleh Panembahan Senapati saat bertapa di Parangkusuma, pembawaannya mampu menembus Laut Selatan. Karena itu air Laut Selatan mendidih, membuat penghuni laut bergelaparan. Kemudian Ratu Kidul yang digambarkan sesosok puteri cantik mendatangi, dan terjadilah roman antara Senapati dengan Ratu Kidul.
Di samping mitos kegaiban, legitimasi calon raja juga terjadi dengan pengumpulan senjata pusaka. Panembahan Senapati dianggap sah sebagai raja Mataram setelah ia memiliki pusaka tombak Kiai Plered yang pernah dipakai untuk membunuh Arya Penangsang. Begitu pula oleh Pangeran Puger (Paku Buwono I), tombak itu digunakan
untuk membunuh Kapten Tack.
Kendati demikian, perjalanan pergantian raja yang terjadi tidak selamanya berjalan mulus. Sering sekali terjadi pertikaian antara putera raja yang satu dengan yang lain untuk memperebutkan kekuasaan. Bahkan, persaingan itu sering menimbulkan perang suksesi dengan intrik-intrik yang mewarnai di sana. Dalam sejarah Mataram, terdapat sedikitnya tiga perang suksesi yang berskala cukup besar, masing-masing perebutan tahta mangkatnya Amangkurat I (1705 – 1708), mangkatnya Paku Buwono I (1719 – 1728), serta mangkatnya Paku Buwono ll (1746-1757).
Penerus Kerajaan Mataram juga menganggap legitimasi kekuasaan juga berasal dari bunga Wijayakusuma. Konon bunga itu merupakan jelmaan pusaka Keraton Batara Kresna. 8) Bunga Wijayakusuma terletak di Pulau Karangbandung, ujung timur Pulau Nusakambangan di selatan Kota Cilacap. Secara spiritual, pulau itu dikuasai oleh Kangjeng Ratu Kidul yang juga memiliki hubungan dengan raja-raja Mataram. Berdasarkan silsilah Babad Tanah Jawi, raja-raja Jawa termasuk Mataram, merupakan keturunan Bhre Wijaya dari Majapahit. Maka sudah sepantasnyalah ia mewarisi pusaka Batara Kresna tersebut. Raja baru yang dinobatkan tidak akan sah diakui oleh dunia nyata ataupun makhluk halus kalau belum memetik bunga itu.
Tidak sembarang orang bisa memetik bunga itu. Tidak hanya tempatnya yang terpencil, konon kawasan tersebut juga dijaga oleh tentara siluman anak buah Kangjeng Ratu Kidul. Dulu, raja yang akan bertahta harus berjalan kaki dari ibukota kerajaan (Kartasura dan Surakarta) ke Magelang lewat Boyolali dan menyusuri kaki Gunung Merapi. Dari Magelang mereka melalui Temanggung, Wonosobo dan menuju Cilacap, lalu menyeberang ke Pulau Karangbandung. Sesampai di sana bunga yang dimaksud belum tentu tumbuh sehingga harus diminta dengan cara bersemedi. Setelah melalui masa tertentu, bunga itu akan jatuh sendiri dan langsung dimasukkan ke dalam bokor yang segera ditutup kain kerajaan. Selanjutnya dibawa ke Keraton Kasunanan dan disimpan dalam kamar pusaka. Tidak seorang pun boleh melihat bunga itu. Hanya raja yang boleh mengintip untuk memastikan bahwa yang dipersembahkan itu benar-benar bunga Wijayakusuma. Legitimasi itu sebagai spirit bahwa untuk memerintah Keraton harus selalu didampingi bunga Wijayakusuma agar sama bijak dan adilnya dengan Raja Kresna Dwarawati. Legitimasi tersebut terus dilesatarikan oleh raja yang memerintah di Keraton Kasunanan, setidaknya hingga Paku Buwono X (1893 – 1939). Di luar itu, raja yang akan bertahta di Keraton juga menjalankan kewajiban Salat Jumat tujuh kali berturut-turut di Mesjid Agung Keraton. Hal itu juga dilakukan oleh Paku Buwono XII pada awal masa memerintah. 9)
Satu hal lagi yang menarik dan perlu dicatat dari sejarah Mataram adalah tidak pernah ada kejadian pergantian tahta pada waktu raja yang mendahului masih hidup. Itu berarti semua raja memerintah sampai meninggal dunia. Kasus Airlangga yang lengser keprabon jumeneng pindandita pada tahun 1042 tidak terjadi dalam sejarah Mataram Baru. Begitu pula model Fatahillah yang menyerahkan tahta Banten dan Cirebon kepada dua puteranya pada Abad Ke-16. 10)
Namun demikian, konsep kepemimpinan yang diwariskan oleh Keraton tidak mampu lagi untuk menjadi acuan bertindak para elite. Satire Petruk Dadi Ratu (Kuntara Wiryamartama & Sindhunata, 1996) menunjukkan bahwa ada sebagian yang menggunakan aji mumpung. Lakon itu mengajarkan sebuah skenario bahwa mencoke wahyu marang kawula. Seorang raja yang atau pemimpin yang ingin tetap kedunungan wahyu haruslah tetap ada di pangkuan rakyat, yaitu seorang pemimpin yang dilukiskan berada pada zaman Kalasuba, yang benar-benar berpihak secara total kepada kawulanya. 11)

Konsep kepemimpinan Keraton – Solo atau Surakarta

Konsep kepemimpinan Keraton – Solo atau Surakarta Istilah raja berasal dari bahasa Sansekerta; raj yang berarti raja serta raiya yang berarti kerajaan atau pemerintahan. Raja adalah penguasa kerajaan. Umumnya ia harus seorang laki-laki seperti yang sering terjadi dalam sejarah. Namun ada juga yang dipimpin oleh seorang perempuan, seperti Ratu Sima dari Kalingga (Jawa Tengah) pada Abad Ke-7 atau Pramodhawardhani dari Kerajaan Mataram Syailendra pada Abad Ke-9. Dalam sejarah Majapahit dikenal Ratu Tribuwana Tunggadewi pada Abad Ke-14, atau Ratu Kalinyamat dari Kerajaan Demak pada Abad Ke-16. 1)
Legenda mendapatkan wahyu (kewahyon) atau ketiban pulung menjadi persoalan sentral dalam membahas pergantian kepemimpinan raja Jawa. Siapa yang mendapatkan wahyu cakraningrat, maka dia dan keturunannyalah yang berhak mewarisi tahta kerajaan. Dalam cerita pewayangan, dikisahkan tiga pangeran putera mahkota, masing-masing Lesmana dari Hastina, Samba dari Dwarawati, serta Abimanyu dari Amarta bersaing ketat untuk mendapatkan wahyu cakraningrat itu agar berada dalam genggamannya. Lesmana dan Samba tidak kuat menerima cobaan wanita cantik, sehingga hanya Abimanyu yang berhasil mendapatkan wahyu cakraningrat itu. 2)
Mengungkap permasalahan kehidupan di Keraton tidak dapat dipisahkan dari sumber legitimasi kekuasaan raja. Dalam tradisi, dikenal konsep negara gung di mana kerajaan merupakan pusat kosmologis pemerintahan, sementara hubungan raja dan rakyat dalam bahasa politik kerajaan dinamakan manunggaling kawula gusti. (Ricklefs; 1974). Raja juga seorang penguasa yang memiliki dasar dewa raja. Raja bukanlah manusia biasa, yang mempunyai kekuasaan sangat besar terhadap kerabat dan rakyatnya. Pemahaman itu terus berlanjut pada masa Hindu-lslam dengan pengertian raja adalah seorang khalifatullah. Soemarsaid Moertono, 1985, menyebutkan, kekuasaan seorang Raja Jawa digambarkan sebagai wenang misesa ing sanagari, artinya memegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri. Raja tidak hanya berkuasa atas negara dan harta benda, tetapi juga terhadap segenap kawula dengan kehidupan pribadinya.
Kedudukannya sebagai wakil Tuhan di dunia, memungkinkan seorang raja menuntut pengakuan bahwa dirinya adalah penguasa tunggal yang mempunyai kekuasaan terhadap kesetiaan dan ketaatan penuh dari bawahannya. Mendapat perintah raja atau ngemban dhawuh dalem merupakan sebuah kebanggaan tersendiri sehingga rakyat menerimanya dengan senang hati (Mari; 1995). Itu semua ditanamkan oleh Sultan Agung saat memerintah Kerajaan Mataram dengan wawasan politiknya berupa keagungbinataraan.3)
Meski dipandang memiliki kekuasaan yang cukup besar, namun ada batasan-batasan yang harus dipegang oleh seorang raja. Dalam Serat Wulangreh, di sana dinyatakan bahwa dalam memerintah, seorang raja haruslah berdasar hukum keadilan, sehingga rakyat wajib mengikutinya. Rakyat yang tidak mengikuti raja atau menolak perintahnya berarti ia menentang kehendak Tuhan.
Seorang raja Jawa tidak bisa bersikap sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Konsep yang mendampingi adalah raja memiliki sifat berbudi bawa leksana ambeg adil para marta. Artinya, raja harus bisa mewujudkan ketertiban dan ketentraman kepada rakyatnya. Seorang raja juga harus bersifat wicaksana, atau bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam ungkapan anjaga tata tentreming praja (menjaga agar rakyat hidup tenteram), (JB. Meinsma, 1941), seorang raja seharusnya tidak saja menjadi penghukum melainkan juga penegak hukum yang merupakan manifestasi dari mewujudkan keadilan kepada rakyat dan negara.
Konsep-konsep itulah yang menjadikan tidak sembarang orang bisa menjadi raja di Jawa. Hanya yang memiliki wahyu kedhaton atau wahyu cakraningrat yang berhak mewarisi tahta kekuasaan. Darsiti Soeratman, 2000, mengatakan calon raja setidaknya memiliki tiga wahyu, yakni wahyu nubuwah, wahyu hukumah dan wahyu wilayah. Wahyu nubuwah adalah wahyu yang mendudukkan raja sebagai wakil Tuhan di dunia; wahyu hukumah menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang murbamisesa atau Sang Penguasa Tertinggi, yang membuat raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala keputusannya tidak boleh ditentang. Sedang wahyu wilayah, akan memposisikan seorang raja berkuasa memberikan pandam pangauban, artinya bisa memberikan penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya.
Pulung sebagai salah satu sumber kepemimpinan kerajaan diyakini hanya melekat pada satu orang keturunan saja. Pulung atau wahyu itu tidak dapat terbagi-bagi dan tetap utuh wujudnya. Seorang calon raja yang mendapatkan pulung tidak memiliki kewajiban moral untuk mengadakan distribusi moral, karena kepemimpinan yang terbagi bisa menimbulkan disharmoni keseimbangan alam. Kepemimpinan yang otoriter diperkenankan, asalkan ia memerintah pada landasan ambeg adil pamarta, mamayu hayuning bawana. (Purwadi; 2004)
Dalam sejarah kerajaan di Jawa, besarnya kekuatan yang terpancar dari pulung ini membuat sebagian keturunan ada yang berambisi untuk mendapatkannya. Tidak sedikit di antaranya muncul perebutan tahta kekuasaan. Untuk memperoleh sinar kekuasaan yang terpancar dari betis, Ken Arok harus mendapatkan Ken Dedes untuk kemudian memperisterinya.