Ancaman kudeta PB XIII justru dari kubu putera sendiri, GPH Mangkubumi

GPH Mangkubumi

GPH Mangkubumi

Arah rekonsiliasi dua raja Keraton Surakarta yang diharpkan damai, kini semakin liar. Jika, kubu PB XIII – KGPH PA Tedjowulan telah mencapai kesepakatan damai, di sisi lain kubu yang berada di dalam Keraton justru hendak menobatkan GPH Mangkubumi menjadi PB XIV.

GPH Mangkubumi tak lain adalah putra sulung Sinuhun PB XIII dari istri keduanya yang sering disapa mBak Win. Artinya, Mangkubumi bakal “berbenturan” dengan ayahndanya sendiri dalam konflik Keraton Kasunan Surakarta ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah keluarga keraton dari kalangan muda telah menyuarakan agar putera sulung PB XIII Hangabehi, KGPH Mangkubumi segera dinobatkan sebagai raja pengganti ayahnya.

“Keluarga dari Keraton sudah banyak yang mendukung. Kami yakin, usulan kami disetujui,” ujar salah satu kerabat wayah dalem Keraton, BRAy Retno Puspito Mandarwati Kusumo Wardani kepada Solopos.com, Minggu (20/5/2012).

Sejauh ini, Solopos.com belum berhasil meminta konfirmasi GPH Mangkubumi ini. KGPH Poeger, sang paman, tidak bersedia memberitahu di mana keberadaan Mangkubumi saat ini.

Namun dari berbagai informasi yang dikumpulkan Solopos.com, Mangkubumi ini adalah salah satu putra lelaki tertua PB XIII Hangabehi yang tinggal di lingkungan Keraton.

“Sinuhun Hangabehi memiliki tiga isteri. Isteri pertama melahirkan seorang puteri, BRA Rumbai, isteri kedua mempunyai tiga orang anak, dua putri dan satu putra salah satunya ya Mangkubumi. Sedang istri ketiga, mempunyai seorang putra dan putri yang masih keci,” papar sumber Solopos.com yang tidak bersedia disebut namanya ini.

Mangkubumi, nama kecilnya adalah BRM Dimas Suryo, dan kini telah berusia sekitar 25 tahun. Jika rencana penobatannya sebagai PB XIV jadi dilaksanakan, maka konflik Keraton akan kembali semakin berkepanjangan.

“Tapi patut diduga, itu hanya psy war. Lha Raja yang bertahta masih hidup kok mau ada penobatan raja lain itu aturannya dari mana,” kata salah seorang sentana dalem.

PB XIII Hangabehi terancam kudeta

kudeta keratonWacana pelengseran Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi sebagai Raja Keraton Kasunanan Surakarta mulai menguat di internal Keraton. Sejumlah keluarga keraton dari kalangan muda bahkan menyuarakan agar putera sulung PB XIII Hangabehi, KGPH Mangkubumi segera dinobatkan sebagai raja pengganti ayahnya.

“Keluarga dari Keraton sudah banyak yang mendukung. Kami yakin, usulan kami disetujui,” ujar salah satu kerabat wayah dalem Keraton, BRAy Retno Puspito Mandarwati Kusumo Wardani kepada Solopos.com, Minggu (20/5/2012). Retno menjelaskan, saat ini pembahasan soal pengganti PB XIII Hangabehi masih berlangsung di internal keluarga Keraton. Namun, pihaknya bersama kalangan anak-anak muda Keraton mendesak agar raja Keraton Kasunanan Surakarta dipilih dari kalangan anak muda, yakni KGPH Mangkubumi. “Dia merupakan putera sulung Sinunun Hangabehi. Kami yakin, dialah orang yang cocok menggantikan posisi raja ayahnya,” terangnya.

Informasi yang dihimpun Solopos.com dari sejumlah narasumber menyebutkan, penobatan raja pengganti PB XIII Hangabehi itu bakal dipercepat. Bahkan, sebelum acara jumenengan digelar pada 15 Juni mendatang, PB XIV harus sudah menempati posisi raja dan hadir dalam acara sakral tersebut. Hal itu juga untuk menyikapi rencana kembalinya KPGH PA Tedjowulan ke dalam Keraton. “Rencananya, Kamis besok KGPH Mangkubumi akan dinobatkan sebagai raja. Tapi, perkembangan politik sangat cepat, rencana itu bisa saja berubah,” ujar sebuah sumber Solopos.com. KGPH Mangkubumi sendiri merupakan putera sulung Hangabehi dari istri pertamanya yang telah dicerai. Adapun putera Hangabehi dari istrinya saat ini, BRAy Asih Winarni, masih kanak-kanak.

Di sisi lain, juru bicara KGPHPA Tedjowulan, Bambang Pradotonagoro menegaskan bahwa rekonsiliasi Tedjowulan-Hangabehi di Jakarta, Rabu (16/5/2012) lalu telah menghasilkan sejumlah kesepakatan-kesepakatan. Rekonsiliasi tersebut, imbuhnya, sangat penting karena juga dihadiri sekitar 400-an para abdidalem dari keduabelah pihak, selain pejabat negara seperti Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Salah satu isi kesepakatan tersebut ialah membentuk paran paranata dan paran parakarsa, yang terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan daerah, pakar dan budayawan, serta para pinisepuh kerabat dan sentana dalem yang berkompeten dan berdedikasi.

Tedjowulan jadi Mahapatih Keraton Surakarta

Pertemuan rekonsiliasi

PERTEMUAN -- SISKS Paku Buwana XIII dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan berbincang dengan Walikota Solo, Joko Widodo di sela-sela pertemuan kerabat Kasunanan Surakarta Hadiningrat di kediaman GRA Mooryati Sudibyo di Jakarta, Minggu (20/5/2012)

Kepemimpinan Keraton Surakarta Hadiningrat pasca penandatanganan kesepakatan damai antara Sinuhun PB XIII Hangabehi dan KGPH PA Tedjowulan, kini adalah Dwi Tunggal. Hangabehi tetap bertindak sebagai Raja Keraton, sementara Tedjowulan diangkat sebagai Mahapatih.

Dalam sambutannya pada pertemuan acara tasyakuran terwujudnya Dwi Tunggal Kepemimpinan Keraton serta silaturahmi sentana dan kerabat keraton di Aula Sasana Wiwoho, Jl Ki Mangunsarkoro No 69, Menteng, Jakarta, Minggu (20/5/2012) siang KGPH PA Tedjowulan menegaskan kembali tujuan rekonsiliasi antara dirinya dengan kakaknya, Hangabehi tak lain demi eksistensi dan kejayaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

“Dengan penuh keikhlasan dan kebesaran jiwa, saya bersedia melepas Gelar Paku Buwono XIII dan menerima kedudukan sebagai Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung,” kata Tedjowulan.

“Dengan keikhlasan dan kebesarn jiwa pula, Kamas SISKS Paku Buwono XIII Hangabehi bersedia saya dampingi sebagai Dwi Tunggal untuk memperkuat kepemimpinan demi eksistensi dan kejayaan Karaton Surakarta ke depan, guna memenuhi perkembangan dan tuntutan jaman,” lanjut Tedjowulan di hadapan sejumlah tamu undangan, termasuk di antaranya Walikota Solo Joko Widodo.

Lebih lanjut, Tedjowulan menyatakan Dwi Tunggal dalam menyelenggarakan kepemimpinannya akan didukung oleh paran paranata dan paran porokarso yang terdiri dari para pejabat pemerintah pusat & daerah, para pakar dan budayawan, serta para pinisepuh kerabat dan sentono dalem yang berkompeten dan berdedikasi. “Paran Paranata dan Paran Porokarso ini akan ditetapkan Dwi Tunggal,” jelasnya.

Dukung Dwitunggal Kepemimpinan, Paguyuban Kerabat Dicanangkan

Demi memperkuat hasil rekonsiliasi dan mendukung penuh kekuasaan Dwi Tunggal antara Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan maka tercetuslah suatu rencana pembentukan paguyuban sentana dan kerabat keraton dengan nama Paguyuban Surakarta Hadiningrat.

Pencanangan paguyuban itu diutarakan dalam acara tasyakuran terwujudnya kepemimpinan dwi tunggal dan silaturahmi sentana dan kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat di Sasana Wiwaha, kediaman GRA Mooryati Soedibyo, JL Ki Mangun Sarkoro No 69, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2012).

“Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai bersama hari ini yaitu mewujudkan Dwi Tunggal kepemimpinan keraton Surakarta Hadiningrat maka Insya Allah pencanangan pembentukan paguyuban sentana Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan langkah awal yang konstruktif menuju masa depan Keraton Surakarta yang lebih baik,” ujar KGPH Panembahan Agung Tedjowulan.

KGPH Tedjowulan juga mengutarakan terwujudnya Dwi Tunggal kepemimpinan Keraton Surakarta ini sangat penting artinya untuk mencapai tujuan dimana salah satunya adalah untuk mempersatukan kembali keraton, sentana dalem dan abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat. Tujuan lainnya sebagai salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilah luhur budaya Keraton termasuk renovasi bangunan keraton dan perlindungan peninggalan leluhur lainnya sesuai dengan UU Cagar Budaya.

Saat ditanya mengenai sikapnya terkait masih adanya penolakan dari beberapa sentono terkait hasil rekonsiliasi, KGPH Tedjowulan sempat meradang. “Siapa yang nolak? Siapa?,” ujarnya dengan nada meninggi. Ia menegaskan keraton itu mengikuti dan berpedoman pada sabda pandhita ratu. “Jadi perintah sunan apa ya ikuti saja. Tidak ada penolakan, kami dwi tunggal jalan terus,” tegas KGPH Tedjowulan.

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik berakhirnya perpecahan di internal keraton. “Saya menyambut setelah bertahun-tahun akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, tanpa gesekan,” tegas Jokowi yang hadir dengan menggunakan kemeja kotak-kotak khasnya.

Jokowi juga menampik bahwa keterlibatannya dalam rekonsiliasi itu sebagai upaya pencairan dana dari pemerintah kepada keraton yang masih dibekukan. “Oh ndhak, ini proses dimana pemerintah ikut bertanggung jawab dalam merukunkan dan menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut, dan akhirnya beliau-beliau rukun. Tetapi tentu saja bila terjadi kerukunan dalam internal keraton maka hubungan dengan pemerintah mengenai APBD Kota, Provinsi dan APBN akan menjadi lebih mudah,” tegasnya.

Rekonsiliasi raja Solo tak terkait skandal seks: Jubir Tedjowulan

Dua raja kembar duduk bareng

DWI TUNGGAL – Setelah melakukan rekonsiliasi beberapa waktu lalu, PB XIII Hangabehi dan KGPH PA Tedjowulan, Minggu (20/5/2012), mengadakan pertemuan dalam rangka Tasyakuran Terwujudnya Dwi Tunggal Kepemimpinan Keraton Kasunanan Hadiningrat serta Silaturahmi sentana dan kerabat keraton di Aula Sasana Wiwoho, Jl Ki Mangunsarkoro No 69, Menteng , Jakarta. Dalam acara itu, sejumlah pejabat negara juga ikut hadir.

Rekonsilasi dua raja kembar, Tedjowulan dan Hangabehi diduga sejumlah kalangan lantaran ada motif di belakangnya yang tak murni untuk kemajuan Keraton. Salah satunya ialah karena mencuatnya kasus hukum perdagangan anak di bawah umur yang diduga melibatkan PB XIII Hangabehi.

Namun, kabar miring tersebut langsung dibantah juru bicara Tedjowulan, Bambang Pradotonagoro. Menurut Bambang, rekonsiliasi tersebut sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, jauh sebelum kasus perdagangan anak di bawah umur menyeruak ke publik.

Selain itu, imbuh Bambang, yang mendorong dan memfasilitasi rekonsiliasi tersebut ialah pemerintah, baik tingkat Kota, Provinsi, hingga Pusat. “Rekonsiliasi ini murni dari pemerintah. Pemerintahlah yang memfasilitasinya, mulai mempertemukan, membahas persoalan, hingga menyiapkan draftnya,” tegasnya, Kamis (17/5/2012).

Terkait tercapainya hasil rekonsiliasi di tengah gencarnya pemberitaan kasus hukum yang diduga melibatkan Hangabehi, dinilai itu hanya kebetulan semata.

Rekonsiliasi ditandai penandatanganan naskah damai

Penandatanganan rekonsiliasi

Sinuhun PB XIII Tedjowulan disaksikan Sinuhun PB XIII Hangabehi, Walikota Jokowidodo dan sesepuh Keraton Surakarta BRA Mooryati Sudibyo menandatangani naskah rekonsiliasi damai untuk mengakhiri dualisme Raja Keraton Solo di Hotel Mahakam, Jakarta, Rabu (16/5/2012) malam. Tedjowulan bersedia menanggalkan gelar Sinuhun PB XIII dan akan berganti dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung (KGPH PA) Tedjowulan.

Setelah sempat tertunda beberapa hari, rekonsiliasi dua raja kembar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat akhirnya menemui titik temu. Tedjowulan dan Hangabehi sama-sama sepakat menandatangi kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri dualisme raja penerus Dinasti Mataram Islam.

Juru bicara Tedjowulan, Bambang Pradotonagoro menjelaskan, penandatanganan rekonsiliasi dua raja digelar di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Walikota Solo, Joko Widodo, Rabu (26/5/2012) malam.  “Pak Walikota bahkan ikut menandatangani rekonsiliasi itu. Ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi semua,” kata Bambang kepada Solopos.com melalui pesan pendek, Kamis (17/5/2012).

Dengan adanya penandatanganan butir-butir rekonsiliasi kedua belah pihak, perdamaian dua raja kembar secara hukum telah sah. Proses selanjutnya ialah membahas masa depan Keraton agar kian kajen dan kopen bersama segenap putera PB XII. “Sinuhun Tedjowulan pun siap melepas gelar PB XIII demi rekonsiliasi itu,” paparnya.

Polemik raja kembar di Keraton Kasunanan Surakarta selama delapan tahun ini diakui telah menguras energi banyak pihak lantaran membingungkan pemerintah serta masyarakat. Atas keprihatinan itulah, sejumlah kalangan mencoba menyatukan kembali tampuk kepemimpinan dua raja itu.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, proses menyatukan dua raja kembar tersebut sebenarnya telah dirintis sejak beberapa bulan lalu. Tak hanya Pemkot Solo yang terlibat dalam upaya mendamaikan tokoh publik yang masih kakak beradik tersebut. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) serta pemerintah pusat juga punya andil besar dalam mendamaikan keluarga trah Mataram Islam itu.

KGPH Tedjowulan

KGPH Tedjowulan Setelah Kangjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi, puteradalem lain yang juga disebut-sebut memiliki peluang untuk menggantikan Paku Buwono XII karena bergelar KGPH adalah KGPH Suryosutedjo atau dikenal dengan KGPH Tedjowulan. Dalam beberapa upacara adat yang dige-lar di Keraton, publik Solo barangkali jarang atau bahkan mungkin tidak begitu mengenal KGPH Tedjowulan. Sebab KGPH Tedjowulan selama ini lebih banyak bertu-gas di luar Kota Solo karena dia kini menjalani karir militer aktif di Angkatan Darat (AD) berpangkat Kolonel Infanteri.
Tedjowulan menjabat sebagai Assisten Personel (Aspers) di Kodam Ill/Siliwangi dan lebih banyak tinggal di Kota Bandung. Sebelumnya, Tedjowulan juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif 6/Kostrad Mojolaban, Sukoharjo. Akhir tahun 2003 lalu, nama Tedjowulan hangat dibicarakan seputar isu suksesi di tubuh Keraton, setelah Paku Buwono XII memintanya untuk mewakili memberikan sambutan pada pemberian penghargaan kepada Paku Buwono XII sebagai “Bapak Simbol Perdamaian Dunia” dari Sri Chinmoy Institute, sebuah lembaga internasional yang bergerak pada bidang per-damaian dunia.
Lelaki yang dilahirkan pada 3 Agustus 1954 ini menyampaikan ucapan selamat datang dalam bahasa Inggris kepada rombongan spiritual India yang berpusat di New York itu. Untuk acara-acara formal yang diadakan di Keraton, jarang sekali Tedjowulan ditunjuk untuk mewakili Keraton. Apalagi setelah itu KGPH Tedjowulan ditimbali (dipanggil) secara khusus oleh Paku Buwono XII.
Latar belakang sebagai seorang tentara, membuat Tedjowulan tampak begitu tegas, terlihat dari nada bicaranya. Namun demikian, hal itu tidak meninggalkan gaya ke-Solo-annya yang masih begitu kental. Dalam perbincangan santai di sela-sela mengikuti pengetan (peringatan) tujuh hari mangkatnya Paku Buwono XII di Astana Pajimatan, Imogiri, Bantul, Kamis, 17 Juli 2004, Tedjowulan masih memegang prinsip bahwa lembaga adat harus tetap mengacu pada angger-angger (peraturan) yang selama ini dipegang secara turun-temurun.

“Sebagai lembaga adat, Keraton harus tetap berpe-gang pada naluri dan angger-angger yang selama ini dianut,” tegas Tedjowulan. 18)
Menurut Tedjowulan, pergantian raja di Keraton sepeninggal Paku Buwono XII tidak perlu diper-masalahkan karena Keraton pada dasarnya akan kembali pada “naluri”. “Yang jelas, seluruh keluarga besar Keraton ingin hadeging nagari Keraton Kasunanan tetap diperta-hankan,” ujar Tedjowulan.
Berbicara mengenai Keraton, Tedjowulan meng-atakan bahwa Keraton ke depan akan banyak tantangan. Untuk itulah, ia berharap Keraton ke depan bisa lebih berperan pada kehidupan masyarakat. Nilai-nilai warisan budaya leluhur, lanjut dia, harus dipertahankan untuk menghadapi tantangan global yang ada. Kekuatan yang dimiliki Keraton menurut dia tidak bisa dilakukan melalui logika, tapi harus melalui emosi dan spiritual.
Saat pemberangkatan layon jenazah Sinuhun Paku Buwono XII, KGPH Tedjowulan diberi tugas membacakan riwayat ayahandanya sebelum dilakukan upacara militer di depan Bangsal Maligi. Tedjowulan adalah putera Sinuhun Paku Buwono XII dari garwa ampil KRAy Retnodiningrum, sekaligus kakak kandung Pengageng Parentah Keraton Kasunanan, Drs GPH Dipokusumo.
Tedjowulan merupakan satu-satunya dari 35 putera-puteri Paku Buwono XII yang berdinas aktif di militer. Sosok militer di Keraton Kasunanan sendiri bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebelumnya, dari trah Paku Buwono X, pernah muncul nama-nama seperti mantan Kapolri Jenderal Pol Roesdiharjo, bekas KSAD GPH Letjen (Pur) Djatikusumo (almarhum), serta KGPH
Untukmu Indonesia yang mampu menyedot sumbangan sa-ngat banyak dari para penonton. Sumbangan itu kemudian dikembalikan ke Keraton dalam wujud rehabilitasi Museum Keraton yang selama ini kurang terawat. Perhatian Mas Dipo lainnya ditunjukkan kepada upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan para abdidalem. la benar-benar merasa pri-hatin atas nasib abdidalem yang hanya menerima honor senilai Rp 50.000 per bulan. Karenanya, dia pun sowan Sinuhun untuk mengungkapkan keprihatinannya itu. Akhirnya Sinuhun setuju untuk menaikkan honor para abdi dalem, sehingga sekarang minimal abdi dalem menerima penghasilan hingga Rp 300.000 per bulan.
Sebelum Sinuhun mangkat, Mas Dipo merupakan salah satu puteradalem yang berada satu ruang dengan Sinuhun dan mendapat dawuh dari Sinuhun. Namun, Mas Dipo tidak berani mengartikan dawuh Sinuhun tersebut sebagai per-mintaan untuk meneruskan tongkat kepemimpinan Keraton. “Waktu itu Sinuhun ngendika, wis ya aku tak mangkat… aku tak mabur sik, terusna ya. Wis bacutna, ora usah ragu-ragu,” kata Mas Dipo menirukan ucapan Sinuhun sebelum seda.
Menurutnya, perkataan Sinuhun itu lebih seperti orang yang berpamitan, ketimbang pesan untuk meneruskan tahta. “Saya malah seperti dipamiti Sinuhun. Soalnya ucapan Sinuhun waktu itu seperti kalau Sinuhun mau tindak. Sinuhun kan biasa ngendika begitu saat mau tindak kemana gitu,” ujarnya. Begitu ke luar dari ruangan tersebut, Mas Dipo lang-sung ditanyai kerabatnya. “Para kerabat bertanya pada saya, Sinuhun mau dawuh apa karo kowe? Ya saya jawab apa adanya,” kata Mas Dipo. Mas Dipo mempunyai harapan Keraton tetap kuncara. Jangan sampai sepeninggal Sinuhun, nama Keraton justru tenggelam lantaran tidak ada yang
mempunyai visi ke depan.
Dalam perkembangannya, intrik dan polemik yang berkembang dalam “perebutan” kekuasaan kian menajam. Terlebih lagi berbagai komponen yang masih terkait atau setidaknya peduli dengan keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta ikut urun rembuk. Di puncak perseteruan itu nama Tedjowulan sebagai salah satu puteradalem yang dinilai pa-ling layak untuk dinobatkan sebagai Paku Buwono XIII. Mengapa Tedjowulan? Banyak kalangan menilai, pangeran inilah yang dinilai paling mumpuni untuk bisa memimpin Keraton Solo dalam era modern. Selain dianggap cerdas, tentara berpangkat kolonel itu juga dianggap mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat menonjol.

Raja kembar itu akhirnya bersatu

Hangabehi dan Tedjowulan

Hangabehi dan Tedjowulan

Raja kembar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Hangabehi dan Tedjowulan akhirnya bersatu. Kedua raja yang lama berseteru tersebut sepakat untuk mengakhiri perang dingin dan bersama-sama untuk saling memperkuat dalam membangun kewibawaan keraton warisan Dinasti Mataram Islam.

Demikian ditegaskan PB XIII Tedjowulan di Sasono Badran, Kota Barat dalam jumpa pers, Kamis (10/5/2012). Bersatunya dua raja tersebut, kata Tedjowulan, bukan semata atas desakan dari pemerintah pusat serta para stakeholders di Kota Solo. Melainkan, murni inisiatif dari kedua raja karena melihat kondisi keraton yang mulai tak kajen dan tak kopen.

“Saya dan Hangabehi adalah dwituggal yang saling menguatkan. Siapa yang mau menghalangi rekonsiliasi ini, mereka akan berhadapan dengan pemerintah,” tegas Tedjowulan menjawab pertanyaan wartawan jika masih ada pihak-pihak yang menolak rekonsialisi kedua raja itu.

Dalam pekan ini, Tedjowulan bakal mempertemukan semua putra PB XII untuk membahas masa depan keraton. Pertemuan itu juga untuk menyadarkan para sentana yang masih tak menerima bersatunya dua raja itu. “Semua sentana dalem di Badran sudah ,anut saya. Yang lainnya, akan disadarkan. Kalau tetap nggak mau, ya akan berhadapan dengan pemerintah,” paparnya.

Tedjowulan memastikan, sebelum akhir bulan ini akan kembali ke dalam keraton. Sebagaimana komitmen awalnya, ia tetap memosisikan diri sebagai wakil raja. Dan Hangabehi tetap sebagai raja. “Soal aturan, nanti dibahas setelah semua keluarga berkumpul,” paparnya.

Monarki di alam demokrasi; mungkinkah? (Kraton Solo III)

Setengah abad lebih Keraton Kasunanan Surakarta berada pada era kemerdekaan. Selama itu pula, Keraton baru dipimpin oleh seorang raja, yakni Paku Buwono XII. Sementara generasi pendahulunya juga tidak secara bijak bisa memberikan pola kepemimpinan yang terarah, karena setiap generasi memberikan sistem sendiri. Continue reading

Keraton Kasunanan: Gari Sakmegaring Payung? (Kraton Solo II)

Pemerintah Belanda memang menjadi penjamin utama seorang Kangjeng Pangeran Adipati Anom bisa mulus mewarisi tahta kerajaan. Belanda dianggap mewujudkan stabilitas atas kerajaan-kerajaan di Jawa yang bertikai akibat pergantian kekuasaan. Ini ditunjukkan dengan struktur politik dan ekonomi di Mataram yang relatif semakin stabil setelah perang Pangeran Diponegoro 1825-1830, meskipun Belanda tetap mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. Continue reading